ABSTRAK
Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO,1948), Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/1992, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak
fundamental setiap warga. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggungjawab mengatur
agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) di Puskesmas
Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone tahun 2006.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk menggali informasi
mengenai pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)
di Puskesmas Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Jumlah informan
dalam penelitian ini adalah 14 orang, terdiri dari informan biasa sebanyak 10 orang dan
informan kunci sebanyak 4 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran ditentukan oleh kepala desa. Adapun
mekanisme penetapan/penentuan sasaran sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan
kriteria penentuan sasaran tidak mengacu pada kriteria yang ditetapkan BPS. Dana dikelola di
Puskesmas melalui kontrol kepala Puskesmas dan dialokasikan ke tim yang terlibat. Dana
didistribusi sesuai kinerja masing-masing tim. Jumlah dana yang diterima tiap Puskesmas
tergantung jumlah pasien yang telah dilayani selama satu bulan. Pertanggungjawaban
keuangan dilaporkan kepala Puskesmas ke PT. Askes setiap bulan dan di akhir program.
Pelayanan kesehatan yang diberikan dan dirasakan oleh pasien JPK-MM sama dengan
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien umum.
Saran dalam penelitian adalah sebaiknya sasaran ditentukan oleh tim, bukan hanya
kepala desa yang menentukan. Setelah melakukan pendataan, sebaiknya dibuat uruta namanama
yang menjadi prioritas sasaran. Sehingga yang mendapat kartu berobat gratis adalah
yang betul-betul berhak mendapatkan. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
oleh kepala desa sebaiknya dihentikan, karena dianggap tidak efektif. Pembagian dana
program kepada tim harus tetap mempertimbangkan kinerja tim. Pelayanan kesehatan
kepada pasien harus tetap ditingkatkan.
Kata Kunci : program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat