Mengacu pada beberapa aspek legal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) antara lain :

  1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. Kepmenpan No. 135 Tahun 2004, tentang Pedoman Evaluasi LAKIP.
  4. Permenpan No. 20 Tahun 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Maka penyusunan LAKIP ditujukan untuk :

  1. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja
  2. Melihat perkembangan penerapan manajemen berbasis kinerja.
  3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas.
  4. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada instansi pemerintah atas upaya yang sungguh-sungguh melaksanakan manajemen berbasis knerja.

Hal ini dilaksanakan terkait isu penting yang diungkapkan dalam evaluasi kinerja antara lain :

  1. Kesungguhan institusi dalam penerapan manajemen kinerja.
  2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja, dan pelaporan kinerja.
  3. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis.
  4. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sehingga diharapkan penyusunan LAKIP ini bisa dijadikan sebagai sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja institusi serta sebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Isi Lakip 2016 sebagai berikut :

  1. Daftar Isi
  2. Dokumen Lakip
  3. Pengukuran IKU 2016
  4. Pengukuran Kinerja 2016
  5. Perjanjian Kinerja 2017
  6. RKT 2017